Kedudukan dan Ruang Lingkup HAN

  Tempat atau Kedudukan dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara ( HAN ) Menurut Van Vollenhoven, tempat HAN di dalam kerangka hukum seluruhnya, ditentukan dengan jalan mengurangi semua norma hukum dengan hukum tata negara materiil, hukum perdata materiil, hukum pidana materiil, sisanya adalah hukum administrasi negara/hukum tata pemerintahan. Teori yang dikemukakan ini disebut teori sisa atau teori residu.

HAN

Skema pembidangan hukum menurut teori tersebut adalah :

1. HTN (materiil)
2. Hukum perdata (materiil)
3. Hukum pidana (materiil)
4. Hukum tata pemerintahan/HAN (materiil & formil) meliputi :
1. hukum pemerintahan (bestuursrecht)
2. hukum peradilan (justitierecht) meliputi : peradilan tata negara, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukumperadilan administrasi negara.
3. hukum kepolisian (politierecht)
4. hukum perundang-undangan (regelaarsrecht)

Perincian HAN ke dalam empat bidang tersebut sering disebut dengan “Catur Praja”, sebagaimana diungkapkan oleh Mr. Wongsonegoro.

Dr.J.R. Stallings  mengembangkan teori catur praja tersebut menjadi “Panca Praja” yaitu meliputi :

1. HAN untuk perundang-undangan (administrasi recht voor de wetgeving)
2. HAN untuk pangreh (administrasi  recht voor het bestuur)
3. HAN untuk kepolisian (administrasi recht voor de politie)
4. HAN untuk peradilan (administrasi recht voor rechtspreak)
5. HAN untuk warga negara (administrasi recht voor burgers)

Dr. Lemaire mengemukakan pembagian penyelenggaraan pemerintahan ke dalam lima fungsi yang oleh Prof. Djokosoetono disebut dengan “Panca Praja”, yaitu :

1. Fungsi bestuurszorg melaksanakan kesejahteraan umum.
2. Fungsi bestuur menjalankan UU
3. Fungsi kepolisisan
4. Fungsi mengadili
5. Fungsi membuat peraturan

Prof. Mr. Notohamidjojo mengemukakan bahwa di Indonesia kekuasaan negara menurut UUD’45 (sebelum amandemen) dibagi dalam 7 lembaga (Sapta Praja), yaitu :

1. MPR
2. Pemerintahan Negara
3. DPA
4. DPR
5. MA
6. BPK
7. Kejaksaan Agung (jika lembaga ini tidak dimasukan maka menjadi sistem “Sad Praja”)

Drs. C.S.T. Kansil membagi kekuasaan pemerintah negara menurut UUD’45 (sebelum amandemen) menjadi 5 bagian, yaitu ;

1. Kekuasaan menjalankan perundang-undangan (kekuasaan eksekutif)
2. Kekuasaan membentuk perundang-undangan (kekuasaan legislatif)
3. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah (kekuasaan konsultatif)
4. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara (kekuasaan eksaminatif/inspektif)
5. Kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara (kekuasaan yudikatif)
6. Sedangkan MPR adalah sebagai badan tertinggi dalam negara.

Bagaimana pembagian kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD’45 setelah diamandemen ????

Kedudukan HAN

Sebelum abad 19, HAN berda dalam lapangan hukum publik sebagai bagian dari HTN. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin komplek dengan cara pikir dan cara hidup yang baru memerlukan kaidah-kaidah hukum yang baru juga. Hal ini membawa akibat adanya perubahan sistematik ilmu pengetahuan hukum khususnya pada hukum publik. HAN yang semula menjadi bagian dari HTN berubah menjadi ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri terlepas dari HTN. Sehingga pada lapangan hukum publik terdapat Hukum Pidana, HTN, dan HAN yang masing-masing berdiri sendiri. Sedangkan dalam lapangan hukum privat terdapat hukum perdata dan hukum dagang.

Menurut W.F. Prins juga Poly-Juridisch Zakboekje , hukum administrasi materiil terletak di antara hukum privat dan hukum publik. Hukum administrasi ini dapat dikatakan sebagai “hukum antara”.