Sengketa Internasional Thailand dan Kamboja Dan Cara Penyelesaianya

HUKUM INTERNASIONAL - Kasus Sengketa Thailand dan Kamboja

Kuil Preah Vihear

Sengketa Internasional

Assalamualaikum Para Pembaca baik pelajar maupun mahasiswa, kali ini saya akan share tentang Kasus Sengketa Internasional antara Thailand dan Kamboja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Devito Pandhu Karena dengan beliau saya bisa memenuhi tugas akhir semester Hukum Internasional ini.  Jangan lupa untuk baca artikel yang lain juga disini .

BAB I

PENDAHULUAN

A.          Latar Belakang

Sejak zaman prasejarah, yaitu sekitar tahun 2000 SM, seluruh kawasan Asia Tenggara merupakan daerah penyebaran rumpun budaya dan bahasa Melayu-Austronesia, maka lahirlah berbagai kerajaan yang berada di kawasan ASEAN seperti Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Pada abat ke-16 bangsa-bangsa barat mulai datang dan merebut pengaruh di kawasan ini, dan mereka mulai datang sebagai pedagang tetapi kemudian sebagai penjajah karena kawasan ASEAN mempunyai suber kekayaan yang sangat melimpah. Dilatarbelakangi perkembangan situasi di kawasan pada saat itu, maka negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk suatu kerjasama yang dapat meredakan saling curiga sekaligus membangun rasa saling percaya serta mendorong untuk pembangunan di kawasan. Sebelum terbentuknya ASEAN tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti Association of Southeast Asia (ASA), Malaya, Philippina, Indonesia(MAPHILINDO), South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO),South East Asia Treaty Organization (SEATO) dan Asia and Pacific Council (ASPAC).

Meredanya rasa saling curiga diantara negara-negara Asia Tenggara membawa dampak positif yang mendorong pembentukan organisasi kerjasama kawasan. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan Joint Declaration, yang antara lain mencakup kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya. Maka pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau yang di sebut juga dengan Deklarasi Bangkok.Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama Association of Southeast Asian Nations, ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada tahap kooperatif dan belum bersifat integratif.

Maka dalam konflik Thailand-Kamboja, pentingnya organisasi regional atau ASEAN sebagai aktor utama dalam mengamankan kawasan dari ancaman konflik antar Negara-negara kawasan tersebut, yang dapat menghambat kepentingan dan tujuan-tujuan bersama dalam organisasi ASEAN. Konflik bersenjata Thailand-Kamboja adalah konflik kepentingan nasional yang sangat dalam. Candi berusia delapan abad itu memicu ketegangan setelah UNESCO menetapkannya sebagai Warisan Dunia. Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja dimulai pada bulan Juni 2008 sebagai babak terbaru dari sengketa panjang yang melibatkan daerah sekitar abad ke-11 Preah Vihear, terletak antara Khsant Choam, Kabupaten di Preah, Provinsi Kamboja utara dan Kantharalak kabupaten ( Amphoe) di Sisaket Provinsi Northeastern Thailand. Lebih dari setahun lalu, Thailand dan Kamboja terlibat ketegangan yang dipicu oleh klaim masing-masing pihak akan kepemilikan kuil Preah Vihear di perbatasan kedua negara. Penulis kembali menyebutkan bahwa konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja adalah kepentingan nasional, wilayah sekitar Kuil Preah Vihear yaitu bahwa Thailand maupun Kamboja ingin menguasai wilayah yang kaya akan sumber daya energi tersebut.

B.           Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Profil Negara Kamboja?

2. Bagaimana Profil Negara Thailand?

3. Bagaimana Sejarah Kuil Preah Vihear?

4. Apakah Penyebab Terjadinya Konflik Antara Kamboja-Thailand?

5. Bagaimana Peran ASEAN Dalam Penyelesaiaan Konflik Thailand-    Kamboja?

C.          Tujuan Pembahasan

1. Untuk Mengetahui Profil Negara Kamboja.

2. Untuk Mengetahui Profil Negara Thailand.

3. Untuk Mengetahui Sejarah Kuil Preah Vihear.

4. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Konflik Antara Kamboja-Thailand.

5. Untuk mengetahui Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Thailand –Kamboja.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Profil Negara Thailand

1)      Sejarah

Thailand (nama resmi: Muang Thai atau Prathēt Thai), adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, Myanmar dan Laut Andaman di barat. Thailand dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata "Thai" berarti "kebebasan" dalam bahasa Thailand, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan orang Thai terutama kaum minoritas Tionghoa. Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.

Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Kalender Thailand didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Thailand. Pada 26 Desember 2004, pesisir barat Thailand diterjang tsunami setinggi 10 meter setelah terjadinya gempa bumi Samudra Hindia 2004, menewaskan 5.000 orang di Thailand, dan setengahnya merupakan wisatawan. Pada awal 2005 terjadi sebuah tragedi di Thailand Selatan yang mempunyai populasi dengan mayoritas Muslim. Sekitar 70 orang terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh rezim Shinawatra. Banyak negara yang mengecam keras tragedi ini. Namun dalam pemilihan kepala pemerintahan, Thaksin Shinawatra kembali memerintah negara ini untuk empat tahun berikutnya.

2)      Geografi

Thailand merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu. Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan muson. Ada muson hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta muson yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembab. Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan Laos dan Kamboja di timur. Koordinat geografisnya adalah 5°-21° LU dan 97°-106° BT

3)      Budaya

Muay Thai, sejenis kick boxing ala Thailand, adalah olahraga nasional di Thailand dan merupakan seni beladiri setempat. Popularitasnya memuncak di seluruh dunia pada tahun 1990-an. Ada pula seni beladiri yang mirip dengan muay Thai di negara-negara lain di Asia Tenggara. Ucapan penyambutan yang umum di Thailand adalah isyarat bernama wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Hal-hal yang tabu dilakukan di antaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masing-masing merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawah. Masakan Thailand mencampurkan empat macam rasa yang dasar: manis, pedas, asam dan asin.

4)      Demografi

Populasi Thailand didominasi etnis Thai dan Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang besar dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang bukit. Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Budha aliran Theravada, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional Thailand, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah.

5)      Ekonomi

Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 rata-rata 9% per tahun tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Thailand, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia. Thailand memasuki babak pemulihan pada tahun 1999 ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat, yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005. Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Thailand, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Thailand. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta)

6)      Politik

Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala negara adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika), yang jaksanya dilantik oleh raja. Thailand juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.

B.  Profil Negara Kamboja

1)   Sejarah

             Orang-orang Khmer yang tinggal di daerah Indocina selama setidaknya 2.000 tahun. Kerajaan Khmer, dengan ibukotanya di Angkor dari sekitar 900 Masehi, adalah negara yang paling kuat di Asia Tenggara daratan sebagian besar periode 802-1432. Kamboja Kebanyakan menganggap diri mereka Khmer, keturunan dari Kerajaan Angkor. Kerajaan menikmati masa kejayaannya sekitar 1200, ketika itu meliputi lebih dari sekarang Laos, Thailand dan Vietnam. Dari 1432 Kerajaan menurun, kehilangan banyak wilayah tetangga semakin kuat.

              Kamboja diperintah dari Hanoi sebagai bagian dari Perancis Indo-China dari 1864 sampai tahun 1953 ketika Raja Norodom Sihanouk, yang telah ditempatkan pada takhta oleh Perancis pada tahun 1941, kemerdekaan penuh dicapai. Ia memerintah Kamboja sampai tahun 1970, ketika Marsekal Lon Nol digulingkan dia dalam kudeta. The Lon Nol pemerintah dikalahkan oleh pasukan pemberontak Khmer Merah, sebuah partai sayap kiri ekstrim, dipimpin oleh Saloth Sar (dikenal sebagai Pol Pot), yang memerintah Kamboja 1975-1979, ketika diperkirakan sekitar 1,7 juta rakyat Kamboja ( lebih dari 20% dari populasi) meninggal karena kelaparan, penyakit atau eksekusi. Pada awal 1979 Vietnam menginvasi Kamboja, mengusir Khmer Merah dan mendirikan Republik Rakyat Kamboja (1979-1989), kemudian berganti nama menjadi Negara Kamboja (1989-1991). Khmer Merah berkumpul kembali kekuatan mereka di sepanjang perbatasan Thailand dan mengobarkan perang terhadap pemerintah Phnom Penh, dalam aliansi longgar dengan royalis dan kelompok anti-Vietnam lainnya. Vietnam akhirnya menarik pasukan mereka dari Kamboja pada tahun 1989. Perjanjian Perdamaian Paris pada 1991 dan pembentukan UNTAC (Transisi PBB di Kamboja Authority) dari tahun 1991-1993, membantu membawa stabilitas ke Kamboja. Pada tahun 1993, negara ini mengadopsi nama sekarang Kerajaan Kamboja. Pemilu demokratis pertama, yang diselenggarakan oleh UNTAC pada tahun 1993, yang sempat dimenangkan oleh royalis Front Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan, Netral, Damai dan Koperasi Kamboja (Funcinpec) yang membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Rakyat Kamboja (CPP). Namun, pertempuran sengit pecah antara dua mitra koalisi pada tahun 1997 sebelum pemilu tahun 1998, yang didirikan CPP sebagai pihak yang dominan. Pemilihan berikutnya tahun 1998 dimenangkan oleh CPP. Sebuah pemerintahan koalisi baru antara CPP dan Funcinpec dibentuk pada bulan November 1998 dengan Hun Sen sebagai Perdana Menteri. Sebuah Senat didirikan pada tahun 1998.

2)   Geografi

Total luas Kamboja adalah 181.040 km2, sedikit lebih kecil dari Oklahoma. iklim Kamboja beriklim tropis dengan suhu sedikit variasi musiman: musim musim hujan berlaku dari Mei sampai November, sedangkan untuk musim kemarau berlangsung dari Desember hingga April. Geografi terdiri dari dataran rendah, dataran datar, dengan pegunungan di barat daya negara dan utara. Titik tertinggi adalah Aoral Phnum topping off pada 1.810 m. Kamboja adalah negara yang kaya sumber daya, dengan minyak dan gas, kayu, batu permata, beberapa bijih besi, mangan, dan fosfat. Kamboja Terletak di Semenanjung Indochina, berbatasan darat di sebelah utara dengan Laos dan Thailand, di sebelah timur dan selatan dengan Vietnam dan sebelah barat dengan Teluk Thailand. Kamboja sebagian besara terdiri dari tanah datar yang dikelilingi oleh gunung di Utara dan Baratdaya serta di sebelah timur mengalir sungai Mekong sampai Vietnam di selatan.

3)      Budaya

Budaya di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Budha Theravada. Diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Kamboja juga memiliki atraksi budaya yang lain, seperti, Festival Bonn OmTeuk, yaitu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap November. Rakyat Kamboja juga menyukai sepak bola. Hanya di bawah 14.000.000 orang tinggal di Kamboja. Harapan Hidup 61,29 tahun. Tingkat Kelahiran 25,53 kelahiran per 1.000. Tingkat Keaksaraan adalah 73,6%. Bahasa yang di miliki oleh Negara ini adalah Khmer, Prancis, Inggris. Etnis Khmer, Vietnam, Cina. Dan Agama 95% Buddha Theravada. 

4)      Ekonomi

Pendapatan per kapita Kamboja meningkat tetapi masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Perekonomian stabil dan pemerintah telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2005 Pemerintah Kamboja mengembangkan agenda reformasi yang komprehensif yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Strategis Nasional, yang memiliki dukungan kuat dari donor asing. NSDP II (2009-2013) disetujui pada Mei 2010 dan di Kamboja Forum Kerjasama Pembangunan pada bulan Juni 2010 donor menegaskan keinginan mereka untuk menghabiskan sekitar $ 1,1 miliar pada bantuan pembangunan selama 2010. Kamboja berkelanjutan satu dekade pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga kondisi perekonomian global pada 2008/09. Drops ekspor, kedatangan turis dari luar daerah, dan investasi asing langsung, berdampak terhadap perekonomian sangat selama krisis ekonomi.

Pertumbuhan pulih pada tahun 2010, dan diperkirakan akan menjadi sekitar 5-7% pada tahun 2011. Sektor keuangan apung, dengan pertumbuhan kredit meningkat dan persiapan di tangan untuk meluncurkan Bursa Efek. Kamboja masih agraris dengan persentase besar penduduk terlibat dalam pertanian subsisten. Sebuah 31% diperkirakan Kamboja hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2007. Ketimpangan telah berkembang selama dua dekade terakhir. Banyak infrastruktur dasar dan negara tetap bergantung pada dana dari donor eksternal untuk lebih dari sepertiga dari pengeluarannya. Dari 1997-2007, pertumbuhan ekonomi berbasis sempit (terutama dalam pembangunan, garmen dan sektor pariwisata) dengan keterkaitan sederhana ke seluruh perekonomian dan pola ini telah menghasilkan manfaat terbatas pada 84% penduduk yang tinggal di daerah pedesaan.

5)      Politik

Perancis yang menjadikan negara Kamboja sebagai wilayah protektoratnya sejak 1863, mengangkat Sihanouk sebagai Raja pada tahun 1951 dan memberikan kemerdekaan kepada Kamboja pada 9 November 1953. Sihanouk kemudian memproklamirkan Kamboja sebagai negara yang netral dan berusaha tidak terlibat dalam Perang Vietnam. Periode 1970 – 1993, Kamboja memasuki masa perang saudara yang menghancurkan infrastruktur fisik dan kapasitas sumber daya manusia. Masa ini juga ditandai dengan berkuasanya rezim Khmer Merah serta menjadikan Kamboja sebagai perebutan pengaruh kekuatan negara asing sebagai akibat dari perang dingin. Kemudian pada 27 Juni 2004, Hun Sen dan Ranaridh seakat membentuk pemerintahan koalisi dengan melakukan power sharing koalisi dengan melakukan power sharing di pemerintahan. Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri ( Council of Minister ). Kepala Negara Norodom Sihamoni naik tahta pada tanggal 29 oktober 2004.

C.  Sejarah Kuil Preah Vihear

            Preah Vihear (Khmer) adalah Hindu candi yang dibangun pada masa pemerintahan Khmer Empire, yang terletak di atas sebuah tebing di Pegunungan Danggrek, di Preah provinsi, Kamboja. Pada tahun 1962, setelah sengketa panjang antara Thailand dan Kamboja atas kepemilikan, Pengadilan Keadilan Internasional (ICJ) di Den Haag memberikan kuil ke Kamboja. Prasat Preah Vihear memiliki setting yang paling spektakuler dari semua kuil dibangun selama enam abad-panjang kerajaan Khmer. Sebagai sebuah bangunan utama dari kehidupan rohani kekaisaran, itu didukung dan dimodifikasi oleh raja-raja berturut-turut sehingga dikenakan unsur beberapa gaya arsitektur. Preah Vihear lebih bagus di antara candi-candi yang dibangun Merah di sepanjang sumbu utara-selatan yang lama. Setelah UNESCO memutuskan kepemilikan maka Bait ini memberikan nama menjadi provinsi Kamboja Preah Vihear, di mana sekarang berada, serta Khao Phra Wihan Taman Nasional yang berbatasan di provinsi Sisaket Thailand dan dimana candi yang paling mudah diakses. Pada tanggal 7 Juli 2008, Preah Vihear tercatat sebagai UNESCO Situs Warisan Dunia.

D.  Penyebab Terjadinya Konflik Antara Kamboja-Thailand

            Thailand dan Kamboja. Kedua negara ini awalnya merupakan dua negara Asia Tenggara yang memiliki hubungan yang baik. Keduanya sangat jarang terlibat pertikaian. Hal ini mungkin dikarenakan kedua negara tersebut memiliki banyak persamaan dari beberapa Negara yang ada di ASEAN. Salah satu persamaan tersebut adalah persamaan agama, yaitu agama Buddha yang merupakan agama mayoritas di kedua negara tersebut. Persamaan kedua adalah dari sistem pemerintahan mereka, yang sama-sama mengadopsi system monarki absolut. Namun hubungan yang baik itu lantas menjadi merenggang selepas konflik Perang Indochina pada 1975, Perang Indochina tersebut hubungan kedua negara terus-menerus terjadi konflik, berlanjut dengan persoalan Kuil Preah Vihear dan wilayah yang ada di sekitar Kuil itu.

            Memburuknya hubungan Thailand dan Kamboja diperparah dengan konflik antara kedua negara yang semakin memanas belakangan ini, Penyebab konflik kedua Negara adalah:

1) Wilayah Kuil Preah Vihear

Permasalahannya terletak pada satu tempat yaitu Kuil Preah Vihear. Sebuah kuil berusia kurang-lebih 900 tahun tersebut kini sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Penyebabnya adalah sala satu diantara kedua Negara menguasai Kuil maka wilayah seluas 4,6 km2 di sekitar kuil tersebut kini akan di kuasai oleh Negara yang telah merebut Kuil tersebut. Tetapi sedang diperebutkan dua negara ASEAN, Thailand dan Kamboja. Kedua negara itu sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya, dan kedua Negara tersebut sama-sama berpendapat penempatan tentara dari negara lainnya di wilayah tersebut merupakan bukti pelanggaran kedaulatan nasional mereka. Juli 2008 lalu kedua negara yang bertikai tersebut sama-sama menempatkan tentaranya yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 4000 pasukan di kawasan Kuil Preah Vihear tersebut.

2)  Keputusan UNESCO Tentang Kepemilikan Kuil

Sebenarnya sejak dahulu, wilayah seluas 4,6 km2 ini memang sudah menjadi perdebatan. Akan tetapi, perdebatan semakin memanas sejak dikeluarkannya keputusan UNESCO yang memasukkan kuil itu ke dalam daftar warisan sejarah dunia. Keputusan UNESCO ini kemudian mengundang dua reaksi yang berbeda, reaksi gembira dari rakyat Kamboja, serta reaksi negatif dari rakyat Thailand. Sebenarnya, masalah kepemilikan kuil tersebut sudah diatur oleh Mahkamah Internasional tahun 1962, yang menyatakan kuil tersebut adalah milik rakyat Kamboja, namun Thailand tidak menerimah keputusan UNESCO karena Thailand mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, apabilah Kuil itu di tangan Kamboja maka Thailand akan terancam sebagai Negara tetangga. Akan tetapi, sebenarnya ada satu masalah lagi yang mendorong Kamboja maupun Thailand untuk memiliki wilayah sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Alasan tersebut adalah karena wilayah sekitar Kuil Preah Vihear adalah wilayah yang kaya akan sumber daya mineral-minyak bumi dan gas alam. Kepemilikan akan wilayah sekitar Kuil Preah Vihear itu berarti akan menjamin terpenuhinya kebutuhan energi negara pemiliknya, juga sekaligus akan meningkatkan pemasukan negara tersebut dari sisi penjualan sumber energi. Hal ini menambah alasan mengapa wilayah sekitar Kuil Preah Vihear merupakan wilayah yang layak untuk diperebutkan, baik oleh Thailand dan Kamboja.

3) Wilayah Di Sekitar Kuil

Dalam konflik kamboja Thailand yang menjadi masalah di sini adalah wilayah seluas 4,6 km2 di sekitar kuil tersebut yang tidak dijelaskan kepemilikannya oleh Mahkamah Internasional. Masalah kepemilikan yang tidak jelas inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa yang kemudian berlanjut dengan konflik bersenjata di wilayah itu. Konflik bersenjata yang terjadi pada tanggal 15 Oktober yang lalu tersebut dikabarkan telah menewaskan tiga tentara Kamboja dan membuat empat tentara Thailand luka-luka. Kemarahan warga Kamboja itu menyebabkan kedutaan Thailand dan beberapa usaha milik warga Thailand dibakar.

4) Sama-sama Menggunakan Peta Yang Berbeda

Perdebatan mengenai wilayah sekitar Kuil Preah Vihear itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Perdebatan ini muncul karena Kamboja, sebagai negara bekas jajahan Perancis, dan Thailand menggunakan peta berbeda yang menunjukkan teritori masing-masing negara. Dan karena peta yang digunakan kedua negara tersebut berbeda (Kamboja menggunakan peta dari mantan penjajahnya, Perancis sementara Thailand menggunakan petanya sendiri), tentu saja banyak terjadi salah penafsiran mengenai besar wilayah masing-masing. Salah satu wilayah yang disalahtafsirkan itu adalah wilayah seluas 4,6 km2 di sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Dan apabila, misalnya klaim Kamboja tentang wilayah 4,6 km2 ini lantas dikabulkan Thailand, Thailand khawatir Kamboja akan semakin merajalela dan mencaplok pula wilayah-wilayah lain yang juga disalahtafsirkan. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Karena itu, tidak heran wilayah yang hanya seluas 4,6 km2 itu begitu diperebutkan, baik oleh Kamboja maupun Thailand.

5) Peningkatan Power

Kepemilikan akan sumber energy-terutama di masa-masa di mana energy dipandang sebagai sesuatu yang langka dan diperjuangkan oleh setiap negara seperti sekarang merupakan hal yang dapat menaikkan bargaining position/posisi tawar suatu negara dalam dunia internasional, yang kemudian akan meningkatkan power suatu negara. Kepemilikan sumber energi tersebut juga kemudian akan membawa angin segar bagi perekonomian negara (dalam hal ini bagi Thailand atau Kamboja, tergantung wilayah itu akan jatuh ke tangan siapa), karena setiap negara akan berebut untuk membeli energi dari negara pemilik sumber energi tersebut. Penaikkan bargaining position yang kemudian berdampak pada peningkatan power yang dimiliki, serta kemajuan dalam bidang ekonomi; ketiga-tiganya merupakan unsur yang penting untuk mencapai kepentingan nasional setiap negara, dan ketiga unsur tersebut akan dapat dicapai dengan penguasaan wilayah seluas 4,6 km2 di sekitar Kuil Preah Vihear.

Karena itu, tidak heran wilayah tersebut begitu diperebutkan Thailand dan Kamboja karena wilayah tersebut sangat krusial perannya dalam upaya pencapaian kepentingan nasional kedua negara.

E.   Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Kamboja – Thailand

            Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat sejarah baru dengan ditandatanganinya ASEAN Charter (Piagam ASEAN) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-13 ASEAN di Singapura, Piagam ASEAN tersebut di hadiri oleh 10 pemimpin negara anggota ASEAN.  Adanya Piagam ASEAN secara organisasi akan membuat negara anggota ASEAN relatif akan lebih terikat kepada berbagai kesepakatan yang telah dibuat oleh ASEAN. Secara teoretis, piagam itu akan semakin mempermudah kerja sama yang dibuat ASEAN dengan mitra-mitra dialognya. Jika pada masa lalu mitra ASEAN terkadang mengeluh bahwa kesepakatan yang telah dibuat dengan ASEAN ternyata hanya dilaksanakan dan dipatuhi oleh beberapa negara anggota ASEAN. Beberapa poin penting dari piagam yang terhitung berlaku setelah ada ratifikasi dari parlemen semua negara anggota ASEAN tersebut adalah menjaga serta meningkatkan perdamaian dan keamanan kawasan, dalam rangka membentuk pasar tunggal berbasis produksi yang kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi, memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

            Langkah-langkah yang sedang di ambil oleh ASEAN dalam tingkat penyelesaiaan konflik Kamboja-Thailand adalah sebagai berikut:

1)  Tingkat Penyelesaian Melalui Negosiasi

Dalam menyelesaikan sengketa internal kawasan, salah satu peran utama Organisasi Regional adalah untuk menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan dan menyediakan suatu forum negosiasi bagi negara-negara anggota baik dalam situasi konflik maupun dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik. Peran ini secara nyata dapat dilihat dalam Perang ASEAN konflik kepemilikan wilayah di sekitar kuil itu antara kamboja dan Thailand. Berbeda dengan sikap ASEAN yang selama ini terkesan senyap atau sebatas mengeluarkan pernyataan setiap kali terjadi konflik perbatasan antar negara anggotanya, ASEAN dibawah Kepimpinan Indonesia memperlihatkan sikap proaktif dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan yang menyangkut anggotanya.

Peran ASEAN membuktikan bahwa satu hari setelah terjadinya baku tembak antara kamboja dan thailand, Menlu RI Marty Natalegawa melakukan “shuttle diplomacy” menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersama-sama dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. Meski kawasan konflik seluas 4,6 km2 yang diperebutkan masih tegang, namun para tentara yang bertugas masih bisa menahan diri untuk tidak kembali angkat senjata.

2) ASEAN Berperan Sebagai Mediator

Organisasi Regional juga kadang berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik internal kawasan. Dengan wewenangnya, Organisasi Regional merancang sebuah prosedur resolusi konflik untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota. ASEAN telah bertindak sebagai mediator dalam konflik Kamboja-Thailand pada tahun 2011 ini, setelah terjadi konflik antara kamboja dan Thailand, langka ini adalah salah satu langka dari beberapa langka yang di ambil oleh ASEAN dengan tujuan tingkat penyelesaiaan konflik kamboja-thailand yang sedang memanas untuk merebut di sekitar wilayah kuil tersebut.

Secara formal, Thailand dan Kamboja sebenarnya sudah mau duduk bersama dalam pertemuan yang difasilitasi ASEAN seperti yang yang dilakukan pada 22 Februari 2011 di Jakarta. Kala itu, menteri luar negeri kedua negara sepakat untuk menerima tim pemantau dari Indonesia. Hasil pertemuan ini juga menyepakati pertemuan JBC di Bogor pada April 2011 yang seharusnya juga melibatkan menteri pertahanan kedua negara. Jika Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, menyatakan dukungannya atas keputusan ini, maka sikap yang berbeda ditunjukkan pihak Thailand. Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwan, menyatakan tidak akan menghadiri JBC tersebut dan menolak kehadiran tim pemantau dari Indonesia di wilayah yang disengketakan karena dianggap sebagai wujud campur tangan pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pandangan dalam domestik Thailand sendiri antara kementerian luar negeri dengan kementerian pertahanan. Jika melihat latar belakang politik Thailand di mana kekuatan militer sangat berpengaruh, maka masa depan perundingan yang difasilitasi ASEAN akan semakin suram. Sebagai perbandingan, Menteri Luar Negeri Thailand pada kabinet ke-57 dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mendukung pendaftaran Candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia oleh Kamboja, padahal sebelumnya Menteri Pertahanan Thailand memprotes pendaftaran tersebut. Oleh karena itu, peran Perdana Menteri Thailand dalam melakukan koordinasi internal kabinetnya mutlak diperlukan untuk bisa merumuskan posisi Thailand sebagai satu kesatuan, sehingga usaha untuk menegosiasikan kepentingan nasional masing-masing negara menjadi keputusan yang win-win solution bisa lebih mudah diwujudkan.

Indonesia saat ini sedang serius dalam tingkat penyelesaiaan konflik kamboja-thailand, dan Indonesia yang juga sebagai ketua ASEAN pada tahun ini sehingga harus berikan yang terbaik kepada setiap anggota ASEAN, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengakui bahwa di antara kedua Negara mempunyai keinginan dalam tingkat penyelesaian yang berbeda-beda, yakni Kamboja menghendaki penyelesaian masalah lewat mediasi pihak ketiga sedangkan Thailand menginginkan secara perundingan bilateral antar kedua negara. Proses perundingan harus terus digulirkan, namun tetapi dibutuhkan kesabaran dan waktu. Dia mengakui masih banyak pekerjaan rumah khususnya untuk mempertahankan gencatan senjata. Yang penting selama proses perundingan bergulir, maka masih ada kemungkinan penyelesaian secara damai, dialog, dan tidak melalui kekerasan.

3) ASEAN Melakukan Tingkat Penyelidikan

Organisasi regional juga dapat melakukan penyelidikan terhadap konflik yang terjadi antara negara-negara anggotanya. Nantinya, hasil penyelidikan ini akan digunakan untuk merumuskan resolusi konflik yang dianggap paling efektif untuk diterapkan. Tepat dua bulan setelah Pertemuan Informal Menlu ASEAN di Jakarta untuk membahas penyelesaian konflik di perbatasan Kamboja dan Thailand, bentrokan bersenjata kembali meletus di perbatasan kedua negara pada Jumat 22 April 2011. Dalam pertempuran yang masih berlangsung hingga Minggu 24 April 2011 tersebut, diperkirakan 11 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Ketika bentrokan bersenjata kembali mencuat, seperti biasa, kedua belah pihak segera saling tuding mengenai siapa yang terlebih dahulu melakukan penyerangan. Menteri Pertahanan Kamboja menuduh bahwa Thailand melakukan serangan menggunakan peluru 75 dan 100 mm berisi gas beracun untuk menguasai candi Tamone dan Ta Krabei yang berada di wilayah Kamboja. Sementara Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva, menuduh Kamboja lah yang melakukan penyerangan guna mencoba menginternasionalisasi konflik kedua negara.

Thailand bersikeras bahwa perundingan bilateral merupakan langkah yang tepat untuk memulihkan perdamaian dan keterlibatan pihak luar tidak diperlukan. Berulangnya bentrokan bersenjata ini tentu saja melecut kesadaran ASEAN bahwa langkah awal untuk mencegah terulangnya bentrokan bersenjata dan menyelesaikan konflik melalui perundingan maka harus ada penyelidikan batas-batas wilayah di sekitar kui yang saat ini yang sedang di perebutkan oleh kamboja-thailand, Komitmen Kamboja dan Thailand, seperti dinyatakan dalam Pernyataan Menlu ASEAN di Jakarta, untuk menghormati prinsip-prinsip dalamTreaty of Amity and Cooperation (TAC) termasuk penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik, ternyata masih terbatas pada pernyataan di atas kertas. Keterlibatan tim observer Indonesia atas nama ASEAN di perbatasan Kamboja dan Thailand pun belum terwujud karena adanya penolakan dari pihak militer Thailand. Menanggapi sikap militer Thailand yang menolak kehadiran tim observer Indonesia di daerah konflik, Menlu RI Marty Natalegawa, saat berkunjung ke Bangkok dalam rangka menghadiri Special Informal ASEAN Foreign Ministers’ Meeting on East Asia Summit (EAS), 10-11 April 2011, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Thailand yang menginginkan gencatan senjata namun menolak menerima kehadiran tim observer. Padahal kehadiran Indonesia sebagai Ketua ASEAN dibutuhkan sebagai mediator dan penyelidikan masalah yang sebenarnya agar muda di selesaikan.

Keberhasilan ASEAN melahirkan sebuah piagam bersama Ada tiga rencana ASEAN yang dituliskan di piagam itu. Tiga hal itu adalah menginginkan akanterciptanya Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Keamanan ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN, dengan demikian ASEAN di tuntut untuk berperang penting dalam pernyelesaiaan persoalan-persoalan yang muncul, baik di antara Negara-negara ASEA bahkan Negara yang telah tergabung dalam komunitas ASEAN, dengan menegahkan aturan yang sudah di sepakati bersama oleh pemimpin-pemimpin ASEAN serta meningkatkan perdamaian dan keamanan kawasan, dengan maksut tidak menghambat tujuan-tujuan ASEAN yang sudah didesain oleh ASEAN seperti komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Keamanan ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Pada tanggal 15 Oktober 2008 yang lalu, dunia dikejutkan dengan terjadinya konflik senjata antara militer Kamboja dan Thailand di perbatasan pada daerah dekat Kuil Preah Vihear. Kejadian ini membawa korban dengan tewasnya dua orang tentara Kamboja dan melukai lima orang tentara Thailand. ASEAN yang selama ini dianggap sebagai kawasan yang berhasil menjaga perdamaian wilayah melalui Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, ternyata untuk kesekian kalinya diguncang konflik bersenjata antar negara anggota. Ditengah rencana penuntasan ASEAN Charter di Bangkok pada bulan Desember nanti, kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi ASEAN untuk lebih berhati-hati menyelesaikan konflik sengketa perbatasan antar negara.

Sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand di wilayah kuil Preah Vihear sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Kejadian penembakan diatas merupakan akumulasi dari peristiwa beberapa bulan sebelumnya. Pada tanggal 7 July 2008, Kuil Preah Vihear yang disebutkan terletak di wilayah Kamboja secara resmi masuk kedalam daftar warisan dunia (Word Heritage List) yang dikeluarkan oleh UNESCO. Langkah ini nampaknya tidak dapat diterima oleh pemerintah Thailand yang menganggap masih ada ketidaksepahaman mengenai letak Kuil Preah Vihear sehingga terjadi konflik antara Thailand dan Kamboja. Maka ASEAN harus berjuang keras dalam tingkat penyelesaian konflik Kamboja-Thailand yang saat ini merupakan tantangan bagi ASEAN untuk mewujutkan AFTA pada tahun 2015.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

             Konflik antara Kamboja dan Thailand adalah perebutan wilayah seluas 4,6 km2 di sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Sebenarnya sejak dahulu, wilayah seluas 4,6 km2 ini memang sudah menjadi perdebatan. Akan tetapi, perdebatan semakin memanas sejak dikeluarkannya keputusan UNESCO yang memasukkan kuil itu ke dalam daftar warisan sejarah dunia, dan Makama internasional mmengatakan bahwa kuil itu adalah milik kamboja, tetapi yang saat ini yang di rebut hingga terjadi konflik adalah wilayah di sekitar kuil. Menyusul baku tembak yang terjadi antara tentara Thailand dan Kamboja di perbatasan kedua negara pada tanggal 4-6 Februari 2011 lalu, yang menewaskan sedikitnya 8 orang dan mencederai beberapa orang lainnya, pada tanggal 22 Februari 2011 di Jakarta digelar Informal ASEAN Foreign Minister’s Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja.

            Seperti dilaporkan Aris Heru Utomo, pegawai departemen luar negeri di Kompasiana, pertemuan informal para Menlu ASEAN yang diprakarsai Indonesia selaku Ketua ASEAN, merupakan tindak lanjut dari hasil sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sidang itu sebelumnya meminta Thailand dan Kamboja bekerjasama dengan ASEAN sebagai mediator untuk menuntaskan persoalan perbatasan melalui jalan damai. Di tengah upaya negara-negara ASEAN mengimplementasikan kesepakatan yang tercantum dalam Piagam ASEAN dan proses pembentukan Komunitas ASEAN 2015, pertemuan informal para Menlu ASEAN kali ini memiliki arti yang sangat penting sebagai langkah awal untuk memperlihatkan kredibilitas ASEAN dalam menangani masalah internal kawasannya. Sebagai suatu organisasi kerjasama regional, ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, terus tumbuh dan berkembang sebagai suatu organisasi yang semakin solid. Dari suatu organisasi yang longgar, ASEAN tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang berdasarkan hukum seperti tercermnin dari diratifikasinya Piagam ASEAN pada akhir tahun 2008. Selain Piagam ASEAN, negara-negara ASEAN juga memiliki Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) yang ditandatangani di Bali tahun 1976. Melalui Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama negara anggota ASEAN menyepakati code of conduct atau aturan perilaku dalam pelaksanaan hubungan kerjasama antar negara anggota ASEAN yang meninggalkan kekerasan dan mengedepankan cara-cara damai dalam penyelesaian konflik di antara negera-negara anggota ASEAN.

            Ada Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama belum pernah di pertegas oleh Negara-negara anggota Asia Tenggara sekalipun digunakan untuk menyelesaikan konflik antar negara-negara ASEAN. Bukan karena tidak ada konflik di negara-negara ASEAN, melainkan karena masih rendahnya rasa saling percaya di antara negara anggota. Negara-negara ASEAN yang bekonflik lebih memilih penyelesaian secara bilateral atau menyerahkan penyelesaian persoalan kepada lembaga internasional seperti:

1)   Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag. Pada tahun 1996, ketika Indonesia dan Malaysia bersengketa mengenai masalah perbatasan di Sipadan dan Ligitan, keduanya membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional.

2)  Sementara itu Filipina yang ditahun 1990-an tengah berupaya menyelesaikan konflik di Mindanao Selatan, pihak yang diundang untuk menyelesaikan adalah Organisasi Konperensi Islam (OKI).

Langkah Indonesia, Malaysia dan Filipina yang melibatkan lembaga internasional dalam penyelesaian konflik pada akhirnya diikuti pula oleh Kamboja. Bahkan Kamboja tidak perlu waktu lama unuk segera meminta bantuan DK PBB di New York. Langkah cepat Kamboja melaporkan permasalahan perbatasannya ke DK PBB tentu saja memunculkan kekhawatiran bahwa penyelesaian konflik perbatasan Thailand dan Kamboja akan diselesaikan atas bantuan pihak eksternal di luar ASEAN. Kalau sampai DK PBB mengabulkan permintaan Kamboja agar PBB membantu penyelesaian konflik perbatasannya dengan Thailand, maka muka ASEAN akan tercoreng dan keberadaan ASEAN kembali dipertanyakan. Bagaimana mungkin ASEAN bisa berperan di forum global seperti yang tercermin dalam tema ASEAN 2011 “ASEAN Community in a Global Community of Nations”, jika mengelola konflik internal saja tidak berhasil untuk apa di bentuk Komunitas Asean dengan mempunyai tujuan dan prinsip-prinsip oleh anggota Negara-negara ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Jakarta: P.T. Alumni, 2001.

Kompas, Kontak Senjata Kamboja-Thailand : ASEAN Perlu Pikirkan Cara BaruUntuk Selesaikan Pertikaian, tanggal 16 Oktober 2008

 http://novyalrepula.blogspot.com/2011/07/sengketa-internasional-antara-thailand.html

https://www.google.com/url? thailand-vs-kamboja-rebutan-kuil-mahkamah-pbb-memutuskan.html

Adolf Huala, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Bandung: Sinar Grafika, 2004.

Sari, Kurnian, 2008,Thailand dan Kamboja Tambah Tentara di Perbatasan

,diakses pada tanggal 15 Desember2014, dari http://kompas.co.id/read/xml//

Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas IndonesiaPress, Jakarta, 1986.

Soekanto&Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.